A. Pengertian
Demokrasi
Dari sudut bahasa (etimologis),
demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos
atau cratein yang berarti pemerintahan. Jadi secara bahasa Demokrasi adalah
Pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.
B. Pengertian Pendidikan dan Demokrasi Pendidikan
Pendidikan menurut kamus bahasa
Indonesia, Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang
atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran
dan pelatihan, proses atau cara perbuatan mendidik.
Dari keterangan diatas dapat
disimpulkan bahwa demokrasi Pendidikan
adalah proses perbuatan mendidik yang mengutamakan hak dan kewajiban serta
perlakuan yang sama bagi semua peserta didik.
Tujuan pendidikan demokrasi adalah
mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui
aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan
nilai-nilai demokrasi.
Demokrasi pendidikan memberikan
manfaat dalam prkatek kehidupan dan pendidikan dalam beberapa hal yaitu :
1.
Rasa hormat terhadap harkat sesama manusia.
Demokrasi dianggap sebagai pilar pertama untuk
menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur,
warna kulit, agama dan bangsa. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang
memandang perbedaan antara satu dengan lainnya baik hubungan antara peserta
didik dengan gurunya dengan saling menghargai dan menghormati diantara mereka.
2.
Setiap manusia memiliki perubahan kearah pikirannya
yang sehat.
Dari acuan prinsip inilah timbul pandangan bahwa
manusia itu harus didik, karena dengan mendidik manusia akan berubah dan
berkembang kearah yang lebih sehat baik dan sempurna.
3. Rela
berbakti untuk kepentingan dan kebaikan bersama
Dalam demokrasi kita untuk mendahulukan kepentingan
bersama daripada kepentingan pribadi. Kesejahteraan hanya akan dapat tercapai
apabila setiap warga negara atau anggota masyarakat dapat mengembangkan tenaga
atau pikirannya untuk memajukan kepentingan bersama. Kebersamaan dan kerjasama
inilah pilar penyangga demokrasi yang dengan selalu menggunakan dialog dan
musyawarah sebagai pendekatan sosialnya untuk mengambil keputusan supaya
tercapai satu tujuan yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Jelaslah bahwa
pendidikan kewarganegaraan dan ketatanegaraan menjadi penting dan sesuatu yang
tidak bisa diabaikan untuk diberikan kepada setiap warga negara, anak-anak atau
peserta didik dan upaya mempraktekkan salah satu dari prinsip demokrasi.
C.
Demokrasi di Indonesia
Negara Indonesia juga merupakan
Negara demokrasi, seperti nampak pada Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang
antara lain berbunyi “…dalam susunan Negara Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bahwa Negara Indonesia
adalah Negara demokrasi juga nampak dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang
berbunyi “kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat”…., tetapi bukan demokrasi liberal dan juga
bukan demokrasi Rakyat, melainkan demokrasi Pancasila.
Demokrasi adalah tugas yang tiada
akhir. Oleh sebab itu gagasan ini harus ditanamkan kesetiap lapisan masyarakat
dalam suatu Negara. Salah satunya melalui “pendidikan demokrasi.”
D.
PKN
sebagai Pendidikan Demokrasi
Sekarang ini banyak kalangan
menghendaki Pendidikan Kewarganegaraan baik sebagai mata pelajaran di sekolah
maupun mata kuliah di perguruan tinggi mengemban misi sebagai pendidikan
nasional. Tuntutan demikain tidak salah oleh karena secara
teoritis, pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu ciri dari pemerintah
yang demokratis.
Namun
pada praktiknya masi banyak masalah yang dihadapi dalam upaya pendidikan
demokrasi di Indonesia seperti :
a.
Rendahnya partisipasi masyarakat
UUSPN pasal 54 ayat 2 menyatakan bahwa peran serta
masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok,
keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam
penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
Setelah dijelaskan di atas tentang undang-undang yang
menerangkan pentingnya partisipasi masyarakat. Tapi dalam praktiknya peran
masyarakat dalam pendidikan rendah. Misalnya masih rendahnya pemikiran
masyarakat tentang pentingnya pendidikan, ada kalanya dalam hal kegiatan
sekolah kadang kala orang tua kurang mendukung dalam kegiatan sekolah tersebut,
dan lain-lain
b.
Rendahnya inisiatif kebijakan yang kurang demokratis
Telah dijelaskan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam
hal pendidikan. Kebijakan Pemerintah ini kurang demokratis dalam hal kurang
meratanya pendidikan. Pemerintah hanya mempertimbangkan potensi pendidikan
secara nasional. Padahal setiap daerah potensi dalam hal pendidikan
berbeda-beda. Masalah ini menimbulkan kurang demokratisnya kebijakan
pemerintah.
c.
Tantangan kehidupan global
Lambat laun semua hal mengalami perkembangan. Salah
satunya dalam hal pendidikan. Pendidikan juga mengalami perkembangan secara
global. Buktinya pemerintah kita menyempurnakan kurikulum yang dulunya hanya
menyangkut kognitif saja. Sekarang terdiri aspek kognitif, psikomotor dan
afektif. Lebih khusus dalam hal demokrasi pendidikan juga mengalami
perkembangan. Tapi hal-hal yang terkait dalam pendidikan belum mengikuti
perkembangan global.
E.
Demokrasi Amerika Serikat
Demokrasi liberal (atau
demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara
konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi
liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung)
diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk
pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar
kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.
Demokrasi liberal dipakai
untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat,
Britania Raya, Kanada.
F.
Civic Education di Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, peranan sekolah menjadi sangat penting dalam menanaman
pendidikan kewarganegaraan. Pada saat sistem pendidikian umum di negara A.S
tumbuh, PKn diberikan tempat utama di kurikulum sekolah, sejak tahun 1890-an,
mata pelajaran ini dinamai ‘ilmu sosial’ telah dibentuk untuk menjalankan peran
utamanya pada persiapan kewarganegaraan.
Studi kasus terhadap PKn di A.S memberikan perhatian yang utama untuk ilmu
sosial. Studi kasus ini meneliti apa yang dipelajari anak usia 14-15 tahun
terbagi menjadi empat bidang, yaitu: (i) demokrasi, lembaga politik, dan
hak-hak dan tangggung-jawab warga negara, (ii) identitas nasional, (iii)
perbedaan dan kepaduan sosial; dan (iv) hubungan antara sistem politik dan
ekonomi.
Pada tingkat pra-Universitas, topik-topik yang dikembangkan diantaranya
landasan dan konsep dasar pemerintahan Amerika, cabang-caban pemerintahan,
proses politik, organisasi dan partisipasi ekonomi nasional, kebijaksanaan luar
negeri dan pertahanan keamanan, wilayah dan saling ketergantungannya,
pemerintah pusat dan lokal, kajian ilmu pengetahuan politik, hak dan
kemerdekaan pribadi serta esensi warga negara yang efektif, demokrasi dan
tanggung jawab.
G.
Demokrasi china
Kebebasan formal berdasarkan
demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam
masyarakat, dan akhirnya kapitalislah yang menguasai
Negara. Dalam
hubungan ini Marx mengembangkan pemikiran system demokrasi “ commune
structure”(struktur persekutuan ). Menurut system demokrasi ini masyarakat
tersusun atas komunitas – komunitas yang terkecil. Oleh karena itu menurut
komunis, Negara post kapitalis tidak akan melahirkan kemiripan apapun dengan
suatu rezim liberal, yakni rezim perlementer. Semua perwakilan atau agen Negara
akan dimasukkan kedalam lingkungan seperangkat institusi – institusi tunggal
yang bertanggung jawab secara langsung. Menurut
pandangan kaum Marxis-Leninis, system demokrasi delegatif harus dilengkapi,
pada prinsipnya dengan suatu system yang terpisah tetapi sama pada tingkat
partai komunis.
H.
Pendidikan Moral (Daode Jiaoyu) di China
Secara etimologis di Cina pendidikan moral
menjadi sesuatu yang esensial sebagai alat sosialisasi politik, untuk mentransmisikan nilai-nilai
ideologi dan politik, tidak hanya kepada para siswa, tetapi juga kepada
masyarakat luas (Lee dan Ho, 2005: 413). Pendidikan moral merupakan pendidikan
ideologi dan politik secara bersamaan. Dengan demikian, perubahan politik
mempengaruhi perkembangan pendidikan politik di Cina. Hal serupa juga berarti
bahwa pendidikan moral mencerminkan perubahan politik (Lee dan Ho, 2005: 414).
Aspek politik sangat
dominan mempengaruhi model civic education di Cina. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan dari
sistem politik otoriter Cina dibawah pemerintahan Partai Komunis Cina yang
mengedepankan kepatuhan warga negaranya untuk mengusung cita-cita partai
tersebut, semenjak berkuasa 1949 hingga sekarang. Hal menarik ialah bahwa
meskipun civic education sebagai bagian dari pendidikan moral diajarkan
secara formal di sekolah, partai dan organisasi kepemudaannya telah berhasil
membangun situs-situs kewarganegaraan yang masif. Sekilas, keberadaan civic
education di Cina hampir memiliki persamaanpersamaan dengan kondisi yang
ada di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru (lihat disertasi Freddy Kirana
Kalidjernih, 2005). Jika di masa Orde Baru, civic education identik
dengan pendidikan moral yang dijabarkan dari tafsir rejim atas Pancasila
sebagai ideologi negara, maka di Cina selain menanamkan status 13 quo
pemerintah juga menanamkan ideologi Marxisme-Leninisme, Ajaran Mao Zedong
dan Teori Deng Xiaping.
Tata Cara Download
- Masuk pada postingan
- Lihat dibagian bawah tempat download yang di sediakan
- Makan akan masuk kedalam safelink-niszk
- tunggu sekitar 10 detik
- Maka akan langsung redirect ke link download tersebut.
